KARTARLA | Lamongan – Karang Taruna Kabupaten Lamongan turut mengambil peran aktif dalam mengawal perencanaan tata ruang daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Keterlibatan pemuda ini diwujudkan dengan menghadiri Konsultasi Publik 1 Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2026 yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan di Ruang Rapat Sabhadyaksa BPKAD Kabupaten Lamongan, Rabu (18/11).
Dalam forum strategis tersebut, Karang Taruna Kabupaten Lamongan hadir melalui perwakilan Pengurus Bidang Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nur Azizah.
Baca Juga : Sinergi Pemuda dan Ekonomi Kreatif, Karang Taruna Lamongan Meriahkan Gelaran Wake Up Lamongan 2026
Partisipasi ini menjadi bentuk kepedulian organisasi kepemudaan terhadap berbagai persoalan ekologis dan sosial yang berpotensi berdampak langsung pada generasi muda, perempuan, anak, serta kelompok rentan di Kota Soto.
Sebagaimana dipaparkan dalam forum yang diinisiasi DLH Kabupaten Lamongan di bawah kepemimpinan Plt Kepala DLH Etik Sulistyani, S.Sos., M.Si. tersebut, penyusunan KLHS ini didorong oleh tingginya tekanan perubahan ruang wilayah yang memicu risiko ekologis serius.
Dari sisi internal, Kabupaten Lamongan menghadapi tingginya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan hutan menjadi kawasan permukiman, lonjakan kebutuhan air bersih yang memicu eksploitasi air tanah, hingga penumpukan sampah yang melampaui kapasitas tampung.
Baca Juga : Kembangkan Tani Melon Modern Sukoatifarm, Moch Bagus Zakaria Raih Juara 2 Pemuda Pelopor Lamongan 2026
Sementara tekanan eksternal datang dari perluasan kawasan industri manufaktur skala besar serta rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) Giant Sea Wall (Tanggul Laut Raksasa) di wilayah pesisir utara.
Jika tidak dikendalikan melalui revisi tata ruang jangka panjang untuk 20 tahun ke depan, kondisi tersebut dikhawatirkan memicu krisis air baku saat musim kemarau, pencemaran sungai, overload tempat pembuangan akhir sampah, hingga konflik ruang hidup bagi para petani dan nelayan tradisional.
Pengurus Bidang Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Karang Taruna Kabupaten Lamongan, Nur Azizah, menyampaikan bahwa keterlibatan elemen pemuda dalam penyusunan KLHS sangat penting agar kebijakan tata ruang ke depan benar-benar berpihak pada keselamatan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
“Persoalan lingkungan seperti banjir tahunan di kawasan Bengawan Jero, krisis air bersih saat kemarau, hingga tumpukan sampah tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga sangat memengaruhi aspek kesehatan masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak. Karena itu, Karang Taruna hadir untuk mengawal agar prinsip pembangunan berkelanjutan benar-benar terintegrasi dalam Revisi RTRW Kabupaten Lamongan,” ujar Nur Azizah.
Selain membedah akar masalah ekologis dan landasan regulasi terbaru—termasuk Peraturan Menteri LHK Nomor 13 Tahun 2024 tentang integrasi KLHS ke dalam revisi RTRW—forum konsultasi publik ini juga memetakan sembilan isu krusial yang paling banyak dikeluhkan masyarakat Lamongan di media massa maupun media sosial.
Kesembilan isu strategis tersebut meliputi banjir luapan Bengawan Jero di wilayah hilir, bencana angin puting beliung saat pancaroba, penumpukan sampah di TPS wilayah perkotaan Lamongan dan Babat, serta kekhawatiran nelayan Brondong dan Paciran terkait menyempitnya ruang tangkap akibat proyek Giant Sea Wall.
Baca Juga : Momentum Sumpah Pemuda, Kartar Lamongan dan Himaprodi KPI UNITABAH Dorong Produktivitas Digital Mahasiswa
Selain itu, turut disoroti persoalan jalan rusak di wilayah selatan akibat karakter tanah liat labil, pencemaran limbah industri yang memicu kematian ikan tambak, sampah plastik di pesisir wisata, polusi debu tambang galian C di jalur pantura, serta mahalnya harga air tangki akibat krisis air bersih di belasan kecamatan saat kemarau.
Melalui dokumen KLHS yang akuntabel, seluruh isu strategis dan masukan dari para pemangku kepentingan—termasuk representasi pemuda dari Karang Taruna—akan dirumuskan menjadi rekomendasi mitigasi sebelum Rancangan Perda Revisi RTRW Kabupaten Lamongan disahkan.

